Bupati Pesisir Selatan Ungkap Strategi Soal Skonomi Nelayan ke Komite II DPD-RI

PESSEL-Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar mengatakan pemerintah kabupaten mulai menarik masyarakat nelayan untuk masuk ke sektor pariwisata, mengingat peluangnya yang besar di masa datang. 

Menurut bupati sebagian besar nelayan di daerah itu masih melaut secara tradisional, sehingga tidak mampu bersaing dengan kapal canggih kelompok pemodal. Apalagi saat ini marak terjadi pencurian ikan akibat ditariknya kewenangan kelautan dari kabupaten ke provinsi. 

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

"Namun upaya menarik nelayan ke sektor pariwisata itu kini masih belum maksimal, karena sulit menyesuaikan, " ungkap bupati di depan Komite II DPD-RI dalam kunjungan kerjanya ke Painan. 

Kunjungan dihadiri Wakil Ketua I Komite II DPD RI Abdullah Puteh, Wakil Ketua II Bustami Zainudin, Muhammad Gazali, Dharma Setiawan, Denty Eka Widi Pratiwi dan anggota Komite II DPD RI lainnya. 

Baca juga: Pembelian Mobdin Pimpinan DPRD Sumbar Ditolak, Supardi: Mobil Itu Keluaran 2017, Sudah Pantas Ditukar

Direktur Pembenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nono Hartanto, Koordinator Bidang Keasdepan Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Sutrisno dan Direktur PT Perikanan Indonesia Fajar Widisasono. 

Selain itu juga hadir Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska, Asisten II Yozki Wandri, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Firdaus, Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Mimi Riarty Zainul dan Kepala Bagian Humas Vorzil. 

Baca juga: Kerja Berat Pansus LHP Gubernur Sumbar, Sisa Anggaran 2021 Capai Rp500 M

Bupati melanjutkan kendala sulitnya peralihan itu juga sejalan dengan belum tergarapnya pariwisata daerah secara optimal, sehingga belum ekonomis untuk dijadikan sebagai tumpuan perekonomian keluarga. 

Potensi besar sektor pariwisata di Pesisir Selatan butuh campur tangan investor agar bisa berkembang lebih cepat, apalagi sebagian besar telah didukung infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang memadai. 

Baca juga: Mendagri Wajibkan Nomenklatur Pemadam Kebakaran Jadi Dinas Tersendiri

Bahkan untuk di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh pembangunan jalannya diperintahkan langsung Presiden Joko Widodo saat peresmian destinasi wisata yang mirip dengan Raja Ampat Papua itu. 

"Ya, perintah presiden pada 2015 dan kemudian rampung pada 2018, dengan panjang 46 Kilometer hingga Kecamatan Bungus, Kota Padang, " terang bupati. 

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Bawa Air Kaki Gunung Talang dan Tanah Pasaman Barat Ikuti Ritual Kendi Nusantara

Meski belum tergarap secara optimal, namun tingkat kunjungan wisata ke Pesisir Selatan terus melambung setiap tahunnya, bahkan hampir 500 ribu jiwa pada musim libur lebaran tahun ini. 

Daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu, khususnya KWBT Mandeh sejak beberapa tahun lalu telah menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama di Ranah Minang selain Jam Gadang di Bukittinggi. 

Hal itu tak lepas dari peranan kepala daerah sebelumnya yang sepenuh hati membangun citra pariwisata daerah, sehingga semakin dikenal tak hanya secara regional, nasional, tapi sudah skala internasional. 

Bupati berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mencarikan investor dan dukungan pembiayaan lainnya melalui APBN bagi pengembangan sektor pariwisata Pesisir Selatan. 

"Saya jamin pengurusan izinnya sangat mudah dan bebas biaya. Dengan demikian peralihan kehidupan ekonomi masyarakat nelayan bisa beralih ke sektor pariwisata, " tegas bupati. 

Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM RI Diperpanjang

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menargetkan sektor pariwisata mampu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. 

Hal itu mengingat kontribusi sektor primer terus menurun sejak beberapa tahun lalu akibat tergerus pembangunan dan desakan pemukiman, meski kini masih jadi sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. 

Selain memiliki potensi yang sangat besar, pemerintah kabupaten menilai pariwisata mampu mengakomodir sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, hotel, restoran serta industri kreatif. (rel)